KOMPARSI ( KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA ): KORUPSI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Monday, April 27, 2015

KORUPSI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Handojo berjanji seusai Hari Raya Idhul Fitri 2015 ini akan membongkar tindak pidana korupsi (Tipikor) diwilayah kerjanya. Yang jelas sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Janji Kejari Sekayu, Edi Handojo itu diungkapkannya kepada wartawan,lsm di Sekayu, kemarin. Namun ia belum bersedia menyebutkan secara rinci kasus tindak pidana korupsi apa saja yang ditanganinya. Pokoknya lihat saja nanti, pasti kita umumkan kepada publik.

Menurutnya, jajaran Kejari Sekayu yang dipimpinnya akan berusaha terus untuk membongkar kasus Tipikor diwilayah kerjanya, sebagai upaya kita untuk mengembalikan kerugian negara didaerah ini, misalnya kasus penyelahgunaan hibah dana untuk organisasi ICMI Kabupaten Muba serta kasus pengadaan barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kami akan terus selidiki kebocoran uang negara yang terjadi diwilayah Kabupaten musi banyu asin ini, "masyarakat ikut berperan aktif memberantas korupsi yang terjadi dengan cara melaporkan atau menginformasikan kepada Kajari, agar uang negara yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk digunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini,"harafnya.

Sementara Bupati Musi Banyuasin, H. Pahri Azhari, mengatakan sangat mendukung Kejari Sekayu dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku penyalah gunaan pengunaan uang negara sesuai aturan yang berlaku termasuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan alokasi danan desa (ADD) sebesar Rp. 1 miliar setiap desa/kelurahan diwilayahnya.

Menurut Pahri, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No comments:

Post a Comment

Tentang Komisi Transparansi Indonesia

Komisi Transparansi Indonesia adalah organisasi independen dan berkerja untuk melawan korupsi serta bergerak bersama-sama masyarakat untuk melawan korupsi yang sudah berjemaah dan konspirasi di seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam hal ini kami dari KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA selalu berjuang untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi serta terciptan pelayanan dan penyelenggara negara yang transparansi dan bersih demi terciptanya kesejahtera dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA misi nya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelolah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, pengawasan anggaran APBN dan APBD dan pelayanan publik yang transparan, KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA melakukan the global campainge coalition against corruption di indonesia serta berkeja sama dengan organisasi international yang mempunyai tujuan yang sama .

pada tahun 2015 awal KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA sudah melakukan surve tentang transparansi tatakelolah manajemen pemerintahan tingkat kabupaten/kota diseluruh indonesia hampir rata-rata tingkat penyalah gunaan dan wewenang jabatan mencapai 83% yang mengakibatkan terjadinya korupsi anggaran, pelayan publik yang mahal dan tatakelolah pemerintahan yang amburadur dan tidak ada sebuah kepastian hukum,

by direktur executive

KOMISI TRANSPARSI INDONESIA

Lemahnya pengawasan terhadap dana desa mengakibatkan terjadi bentuk korupsi yang baru bagi tingkat desa Bahkan menjadi ladang empuk bagi Desa yang jauh dari kontrol Lembaga penegah hukum

Komisi Transparansi Indonesia telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar.

Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, Komparsi menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.
Pada aspek regulasi dan kelembagaan, Komparsi menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.

Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia; Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Mengenai poin terakhir ini, berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Misalnya, Desa X yang kondisinya minim infrastruktur dan proporsi jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Atau Desa Y yang memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perdagangan cengkeh dibanding, meski daerahnya minim infratruktur.

Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yakni Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.