KOMPARSI ( KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA ): KORUPSI ALKES BANDAR LAMPUNG

Saturday, April 18, 2015

KORUPSI ALKES BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012 senilai Rp15,5 miliar.

Reihana hari ini memang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara korupsi alat kesehatan, dan penyidik ingin mendalami tentang dana perbantuan dari pemerintah pusat," kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko, di Bandarlampung, Kamis.

Dia mengatakan, dalam penyidikan terdapat dana bantuan dari Provinsi Lampung, dan Reihana diperiksa untuk mengetahui mekanisme pemberian dana tersebut.
Ia melanjutkan, penyidikan terhadap perkara ini terus berlanjut meskipun telah menetapkan tersangka, mengingat tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini.

Perkara korupsi biasanya tidak hanya melibatkan satu orang, bisa dua hingga empat orang," kata dia lagi.

Pihak Kejati Lampung telah mendatangi RSUD A Dadi Tjockrodipo Bandarlampung untuk melakukan penyitaan barang alat kesehatan yang merupakan objek perkara.
"Penyidik melakukan penyitaan terhadap seluruh barang alat kesehatan dan terdapat 44 item barang yang disita," ujarnya pula.

Seluruh barang tersebut masih dititipkan di rumah sakit dan statusnya pinjam pakai terhadap alat kesehatan tersebut.

Heru mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mendalami perkara yang telah menyita perhatian masyarakat Provinsi Lampung, terlebih perkara yang sama dengan tersangka dr Wirman, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung telah masuk persidangan.

No comments:

Post a Comment

Tentang Komisi Transparansi Indonesia

Komisi Transparansi Indonesia adalah organisasi independen dan berkerja untuk melawan korupsi serta bergerak bersama-sama masyarakat untuk melawan korupsi yang sudah berjemaah dan konspirasi di seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam hal ini kami dari KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA selalu berjuang untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi serta terciptan pelayanan dan penyelenggara negara yang transparansi dan bersih demi terciptanya kesejahtera dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA misi nya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelolah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, pengawasan anggaran APBN dan APBD dan pelayanan publik yang transparan, KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA melakukan the global campainge coalition against corruption di indonesia serta berkeja sama dengan organisasi international yang mempunyai tujuan yang sama .

pada tahun 2015 awal KOMISI TRANSPARANSI INDONESIA sudah melakukan surve tentang transparansi tatakelolah manajemen pemerintahan tingkat kabupaten/kota diseluruh indonesia hampir rata-rata tingkat penyalah gunaan dan wewenang jabatan mencapai 83% yang mengakibatkan terjadinya korupsi anggaran, pelayan publik yang mahal dan tatakelolah pemerintahan yang amburadur dan tidak ada sebuah kepastian hukum,

by direktur executive

KOMISI TRANSPARSI INDONESIA

Lemahnya pengawasan terhadap dana desa mengakibatkan terjadi bentuk korupsi yang baru bagi tingkat desa Bahkan menjadi ladang empuk bagi Desa yang jauh dari kontrol Lembaga penegah hukum

Komisi Transparansi Indonesia telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar.

Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, Komparsi menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.
Pada aspek regulasi dan kelembagaan, Komparsi menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.

Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia; Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Mengenai poin terakhir ini, berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Misalnya, Desa X yang kondisinya minim infrastruktur dan proporsi jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Atau Desa Y yang memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perdagangan cengkeh dibanding, meski daerahnya minim infratruktur.

Sementara pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan, yakni Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.